PEMILU 2014 PERTARUNGAN MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI

Tulisan ini dapat dibaca di situs Detik.Com

http://news.detik.com/read/2013/11/29/143057/2427513/471/1/pemilu-2014-pertarungan-mempertahankan-eksistensi

Berbicang – bincang tentang demokrasi yang ada di negeri ini tak akan pernah ada habisnya. Bagaimanapun keadaannya, papan catur pentas perpolitikan nasional telah diletakkan. Tidak ada kata lain untuk para elit politik selain bergerak maju menghadapi lawan – lawan tangguh. Tujuannya hanya satu yaitu memperebutkan kursi kepresidenan yang selama dua periode berturut – turut telah dikuasai oleh petarung dari partai yang berlambang bintang mercy (kejora). Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 adalah momentum yang dinanti – nantikan. Sebanyak duabelas partai politik peserta pemilu nasional dan tiga lainnya adalah partai politik lokal siap bertanding. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan menjadi penentu siapa yang akan memimpin Indonesia selanjutnya.

Saat pion – pion mulai digerakan langkah demi langkah, saat itu pula lawan siap menerkam. Hanya yang mempunyai siasat jitu yang akan mampu menyelamatkan rajanya hingga ke pucuk kekuasaan. Berbagai cara dan strategi dilakukan agar dapat mengamankan posisi sang raja, tak sedikit pasukan pun harus dikorbankan karena hampir semua raja – raja yang dilidungi telah dicoleki entah oleh pion, kuda, ataupun benteng. Eksistensi raja yang berkuasa pun terancam. Penonton hanya bisa terpukau penuh perhatian melihat dan mendengarkan komentator yang pasih dalam menganalisis langkah mengejutkan yang diambil oleh para pemain. Tak sedikit komentator yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengamat harus berpura – pura karena telah berpihak kepada salah satu pemain demi sebuah reputasi dan eksistensi.

Sadar ataupun tidak, kenyataan saat ini adalah perhatian elit telah tertuju pada upaya untuk mendapatkan dukungan para penonton, tak peduli atas sekelumit permasalahan yang dihadapi negerinya. Anehnya, penonton pun terpesona oleh tingkah para elit seolah – olah tindakan para elit adalah bentuk penyelamatan terhadap penderitaan bangsanya padahal ada misi tersembunyi dibalik tindakan tersebut. Tak heran jika banyak bermunculan wajah baru bak pahlawan yang menyuarakan suara perubahan atas dalih tanggug jawab melunasi janji kemerdekaan. Pantaslah jika sebagian penonton acuh tak acuh terhadap pentas perpolitikan nasional karena sangat sulit ditebak siapa yang benar – benar maju atas dasar kepedulian terhadap bangsanya.   

 Itulah keunikan dari negeri ini. Sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi, bangsa yang dihuni oleh 250 juta jiwa ini sebentar lagi akan melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Banyak kalangan mempunyai ekspektasi agar pemilu 2014 dapat berjalan dengan jujur dan adil serta sukses dan aman terlaksana. Harapan untuk memilih pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik adalah impian setiap anak negeri. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab tentunya harus memberikan sekecil apapun kontibusi untuk pemilu yang akan terlaksana. Peran pengawasan sangat dibutuhkan. Pengawalan dan pengawasan terhadapa tiga aspek tidak boleh diababaikan agar apa yang menjadi cita – cita dari konstitusi terlaksana secara optimal.  

1.      Pengawasan Terhadap Partai Politik

Kegagalan partai dalam memberikan pendidikan politik untuk setiap rakyat menjadi masalah tersendiri menjelang pemilu 2014. Partai politik seharusnya lebih mengutamakan pembinaan terhadap rakyat tentang bagaimana berdemokrasi agar rakyat tercerahkan sehingga dapat mengambil peran dalam menentukan pilihannya. Ketidakpercayaan terhadap partai politik akan berdampak pada rendahnya partisipasi rakyat menjelang pemilu 2014.

Banyaknya kader partai yang terlibat kasus korupsi juga menjadi alasan mengapa publik tidak percaya terhadap partai. Partai seolah – olah menjadi lumbung koruptor. Harapan rakyat telah ternodai oleh para elit partai yang tidak mampu memenuhi janji politiknya. Korupsi telah menjadi ancaman bagi partai politik untuk dapat mengembalikan harapan dan kepercayaan publik.

Untuk memperoleh kemenangan pemilu 2014 sangat mungkin partai politik menggunakan cara – cara picik untuk menjatuhkan lawannya. Black campaign dan money politik akan menjadi senjata utama untuk meraup suara terbanyak. Inilah yang harus dikawal oleh setiap warga negara Indonesia baik anggota maupun non anggota partai. Keberhasilan pemilu 2014 akan memberikan angin segar bagi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keenam di dunia.

Perkembangan demokrasi Indonesia cukup disegani di ranah global. Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam akan menjadi lokomotif dalam memainkan peran sebagai sentral perpolitikan di Asia Tenggara. Situasi kekinian perpolitikan Indonesia yang sangat sensitif akan mengancam penyelenggaraan pemilu 2014. Dukungan fanatik terhadap salah satu partai dan adanya rencana koalisi partai Islamis sangat mungkin mengundang konflik baik vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini peran masyarakat dalam menjaga situasi politik dan menciptakan suasana politik yang aman dan kondusif sangat dibutuhkan.

2.      Pengawasan Terhadap Calon Legislatif

Adanya kebijakan partai yang membuka rekrutmen besar – besaran untuk calon anggota legislatif menunjukkan bahwa partai telah gagal melakukan kaderisasi kepemimpinan. Popularitas beberapa kalangan seperti artis, seniman, olahragawan bahkan mentri pun dimanfaatkan oleh partai politik untuk meraup suara yang sebesar – besarnya pada pemilu 2014. Apalagi banyak kader partai yang dicalonkan kembali menjadi anggota DPR baik pusat maupun daerah padahal kinerjanya sangat tidak memuaskan. Pencalonannya hanya karena bermodalkan uang sementara tidak mengerti apa itu Undang – Undang (UU). Motivasinya pun bermacam – macam, mulai dari yang hanya sekedar untuk mencoca – coba, hingga  ada yang bertujuan untuk mengalihkan profesi.

Aneh memang aneh, menjadi anggota legislatif tak hanya bermodalkan popularitas tapi dibutuhkan integritas. Salah memaknai peran legislatif akan berdampak pada buruknya peraturan perundang – undangan yang ada di negeri ini. Bagaimanapun parlemen bukan tempat untuk mencari pekerjaan melainkan tempat menyusun kebijakan yang pro rakyat bukan untuk kepentingan kelompok atau partai. Sejauh ini banyak yang beranggapan bahwa parlemen adalah lahan basah. Sangat fatal jika parlemen dijadikan sebagai ladang korupsi. Parlemen bukan tempat untuk mereka benmental serakah. Cukuplah parlemen dikotori oleh para penghianat yang terlajur dipilih karena janji manisnya. Rakyat tak butuh lagi calon – calon gadungan apalagi hanya sebagai pelengkap administrasi partai.

Parlemen 2014 adalah tempat untuk orang – orang yang peduli dan bersih. Peduli untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan bersih dari indikasi korupsi. Sebagai warga negara yang melek politik sudah seharusnya mengawal dan mengawasi para calon legislatif. Membongkar kebusukan para calon sangat mungkin jika menginginkan parlemen yang lebih baik. Melaporkan jika terdapat calon – calon yang bermasalah dan melakukan pelanggaran terhadap kode etik pun menjadi solusi untuk DPR bersih. Saatnya setiap elemen bangsa untuk tidak membisukan diri ketika menyaksikan calon – calon legislatif yang mencoba mengakali dan mengotori kesucian demokrasi di tanah air.         

3.      Pengawasan Terhadap Setiap Warga untuk Menentukan Hak Pilihnya

Peran setiap warga dalam menentukan pemimpin Indonesia selanjutnya sangat dibutuhkan. Siapa dan seperti apapun pemimpin yang terpilih 2014 nanti akan mencerminkan seperti itulah kondisi rakyatnya. Perilaku masyarakat dalam menyikapi pemilu 2014 memiliki beragam tipe. Secara umum setidaknya ada tiga tipe masyarakat dalam menyikapi pesta demokrasi yang akan datang.

Pertama, masyarakat yang siap menyukseskan penyelenggaraan pemilu tak peduli terhadap resiko yang akan dihadapi. Baginya memilih pemimpin menjadi keharusan bagi setiap warga yang mendiami negara yang menganut sistem demokrasi. Terlibat aktif dan memberikan peran sekecil apapun untuk kesuksesan pemilu menjadi tanggung jawabnya. Itulah tipe pertama, kemungkinan besar suaranya akan diperebutkan oleh partai peserta pemilu 2014.   

Kedua, masyarakat yang hanya berteriak untuk memberikan masukan dan kritikan tetapi tidak menentukan pilihan. Memilih pemimpin ataupun tidak sama saja. Tipe ini adalah korban dari pemilu sebelumnya yang telah memberikan kepercayaan kepada wakilnya namun dikhianati. Kekecewaan membuatnya acuh tak acuh untuk memilih pemimpin karena baginya semua politikus tidak ada bedanya. Tujuan politikus mencalonkan diri tiada lain hanya untuk kepentingan kelompok atau partainya. Inilah kelompok yang condong menjadi golongan putih (Golput). Namun jika partai politik mampu membujuknya maka dapat dipastikan akan mendongkrak suara partai pada pemilu yang akan datang.  

Ketiga, masyarakat yang memilih diam atau yang mengatasnamakan golongan putih (Golput). Diam bukan berarti netral melainkan memiliki ijtihat tersendiri bahwa terlibat dalam demokrasi adalah haram. Sampai saat ini belum ada solusi untuk tipe yang satu ini agar dapat memberikan suara dalam menentukan pemimpin Indonesia. Diperkirakan jumlah golongan putih untuk pemilu yang akan datang mengalami peningkatan. Tipe yang ketiga ini memiliki potensi suara yang cukup besar jika dibandingkan dengan tipe yang kedua. Haruskah pemerinta memberikan perlakuan khusus untuk tipe yang satu ini? Atau membiarkan diam menjadi penonton dalam pesta demokrasi Indonesia? Semuanya tidak bisa lepas dari tanggung jawab partai politik, karena partailah yang membutuhkan suara mereka.

Sebagai kesimpulan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menjadi ruang untuk konsolidasi demokrasi. Penggunaan sistem yang baik akan menjadikan  penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain meminimalisir potensi yang akan mengancam optimalisasi pelaksanaan pemilu dengan melibatkan semua elemen bangsa bukan hanya rakyat jelata tetapi juga elit politik harus memberikan contoh dan pendidikan politik yang baik dan tidak terjebak politik adu domba.