MENATAP WAJAH BARU SUMBAWA DITENGAH PERSIAPAN PPS

Lombok Post, Jum'at 08 November 2013

Oleh : Uki Kifli

Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dari tahun ke tahun semakin menguat, puncaknya setelah rapat paripurna DRP pada tanggal 24 Oktober 2013 menyepakati 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk di dalamnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Terjawab sudah pertanyaan dan keraguan banyak kalangan tentang desas desus tersebut ternyata bukan semata – mata isapan jempol belaka. Setelah melewati perjuangan panjang, melalui diskusi – diskusi, aksi, dan lobi – lobi politik, ternyata itu semua tidak menyurutkan langkah para pejuang untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Meskipun belum mencapai tahap final namun semakin menambah optimisme masyarakat sumbawa bahwa provinsi yang diidam – idamkan akan segera terbentuk. Pemisahan dua pulau menjadi provinsi tersendiri yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa yang sebelumnya berada di bawah naungan provinsi NTB nampaknya tidak ada lagi kata tawar menawar. Itulah kiranya sedikit gambaran yang selalu terbesit dalam hati masyarakat pulau Sumbawa akan kerinduannya terhadap provinsi baru yaitu Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Secara geografis, pulau Sumbawa terletak diantara 115º49’-119º23’ Bujur Timur dan 08º05’-09º09’ Lintang Selatan. Di sebelah utara dibatasi oleh laut Flores, di sebelah selatan dibatasi oleh samudra Hindia/Indonesia, di sebelah barat oleh selat Alas dan sebelah timur oleh selat Sape. Luasnya mencapai 15. 414, 45 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1, 33 juta jiwa. Pulau Sumbawa mayoritasnya dihuni oleh dua suku besar yaitu suku Samawa dan suku Mbojo yang tersebar dalam empat kabupaten (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima) dan satu kota yakni kota Bima.

Secara administrasi dan potensi daerah, pulau Sumbawa layak untuk menjadi provinsi. Harapan mendapatkan perhatian penuh dan fokus pembanguna pada satu pulau, dibawah kepemimpinan gubernur akan lebih optimal ketika pulau Sumbawa dijadikan provinsi tersendiri, melihat beberapa periode kepemimpinan di NTB, pembangunan di pulau Sumbawa semakin memprihatinkan. Sehingga mau tidak mau solusi terakhir untuk mewujudkan pemerataan pembanguna dan percepatan peningkatan tarap hidup masyarakat yang lebih baik di pulau Sumbawa adalah harus terbentuknya provinsi. Itulah yang menjadi alasan terkuat mengapa masyarakat Sumbawa bersikeras ingin memisahkan diri dari provinsi NTB. Masyarakat sumbawa menginginkan wajah baru untuk pulau sumbawa sebagai tanah intan bualeng. Gemuruh hati masyarakat yang selama ini terpendam mesti dijawab dan diredam dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), karena ada beberapa alasan mengapa PPS harus segera diwujudkan :        

1.    PPS adalah provinsi yang dirindukan

Kerinduan masyarakat akan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah dimulai sejak empat belas tahun yang lalu. Faktanya ketika Ikatan Keluarga NTB Jawa Barat yang dipimpin oleh M. Hatta Taliwang dengan Sekretaris Arif Hidayat mengadakan acara silaturrahim di Bandung pada tanggal 1 Maret 1999 yang menghadirkan Gubernur NTB H. Harun Alrasyid. Disitulah wacana tentang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dimulai. Pertemuan itu menunjukkan bahwa ada kerinduan yang mendalam dari masyarakat Sumbawa akan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Melihat banyaknya ketimpangan yang terjadi dalam pemerintahan NTB dimulai dari kepemimpinan H. Harun Alrasyid hingga kepemimpinan TGB saat ini.

Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari wilayah NTB. Masyarakat Sumbawa mempunyai hak untuk mengisi tapuk kepemimpinan di NTB. Kenyataannya, hanya sedikit dari masyarakat Sumbawa yang dapat memenuhi hasratnya untuk dapat mengabdi memberikan pelayanannya kepada masyarakat NTB, lebih – lebih untuk masyarakat Sumbawa. Atas kepedulian itulah, masyarakat Sumbawa memulai perjuangan baru, perjuangan untuk melahirkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai solusi atas keprihatinan agar peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di pulau Sumbawa dapat dimaksimalkan. 

2.    PPS adalah solusi atas ketidakadilan

Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan menjadi jawaban atas ketidakadilan yang dialami masyarakat Sumbawa hingga saat ini. Bagaimana tidak, secara akal sehat provinsi NTB yang menaungi dua pulau yaitu pulau Sumbawa dan pulau Lombok dengan etnis yang berbeda - beda. Pulau Sumbawa mempunyai luas tiga kali lipat dari pulau Lombok namun penduduk NTB sekitar 70 persen lebih mendiami pulau Lombok atau berasal dari pulau Lombok (Etnis Sasak). Artinya hanya 20 persen lebih penduduk provinsi NTB yang berasal dari pulau Sumbawa. Secara demokrasi maka tak dapat dipungkiri porsi kepemimpinan atau jabatan strategis yang ada di NTB akan lebih banyak diisi oleh masyarakat Lombok (Etnis Sasak).

Disitulah sebenarnya akar dari masalah ketidakadilan yang dialami masyarakat pulau Sumbawa, jabatan strategis itulah yang akan mempengaruhi pembagian porsi anggaran untuk masing – masing daerah yang ada di peovinsi NTB. Disamping pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Sumbawa belum sepenuhnya maksimal. Sehingga mau tidak mau pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) adalah solusi terakhir atas ketidakadilan tersebut.      

3.    Sumbawa baru dengan pemimpin baru

Harapan masyarakat yang ada di pulau Sumbawa untuk memimpin NTB nampaknya akan menjadi angan – angan belaka jika pulau Sumbawa masih tetap berada di bawah naungan provinsi NTB. Terbukti, beberapa periode kepemimpinan yang ada di NTB tak satupun putra asal pulau Sumbawa baik etnis Samawa maupun etnis Mbojo mampu meloloskan diri menjadi Gubernur NTB. Rasanya mustahil jika berharap dapat memimpin NTB melalui jalur demokrasi, karena jumlah penduduk yang ada pulau Lombok tiga kali lipat dari jumlah penduduk yang ada di pulau Sumbawa.

Menatap wajah baru Sumbawa adalah keniscayaan manakala Sumbawa berdiri sendiri menjadi provinsi dibawah kepemimpinan gubernur. Melihat banyaknya putra yang berasal dari pulau Sumbawa mengisi tapuk kepemimpinan nasional memperkuat keyakinan dan gairah masyarakat untuk meneriakkan bahwa Sumbawa layak menjadi provinsi baru dengan pemimpin baru. Sumbawa mempunyai hak untuk membentuk tata kelola kepemimpinan yang baik. Sumbawa mempunyai hak untuk keluar dari keterpurukan jika selama berada di bawah naungan provinsi NTB menempatkan bahwa IPM NTB berada pada urutan ke 32 dari 33 provinsi yang ada sebelum provinsi Kalimantan Utara ditetapkan. Sangat mungkin jika pulau Sumbawa menjadi provinsi akan dengan cepat mengejar provinsi – peovinsi lain yang jauh lebih maju dari provinsi NTB.

4.    Harapan baru kesejahteraan masyarakat Sumbawa

Tidak ada alasan lain ketika kita melihat daerah maju pasti akan tertuju pada kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang utama dalam pembangunan sebuah daerah. Tak dapat dipungkiri, setinggi apapun peningkatan ekonomi suatu derah ketika masyarakat sengsara maka itu bukan menjadi jaminan rakyat sejahtera. Indikator keberhasilan sebuah derah dalam pembangunan adalah manakala tak ada lagi ratap tangis anak – anak dari gubuk karena kelaparan. Tak ada lagi petani yang enggan menyekolahkan anaknya karena biaya yang melambung tinggi. Artinya masyarakat di suatu daerah menjadi sejahtera manakala kemiskinan mampu teratasi.

Itulah tantangan yang dihadapi provinsi NTB hingga kini ditunjang semakin banyaknya pengangguran. Sehingga tidak ada alasan bagi provinsi NTB untuk melepaskan pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri agar beban yang ada di provinsi NTB terbagi. Peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut juga akan semakin besar. Pulau Lombok akan fokus menyelesaikan masalah kemiskinan dibawah kepemimpinan gubernur tersendiri begitu juga pulau Sumbawa dibawah gubernurnya fokus untuk membenahi infrastrukturnya. Sehingga kedua pulau tidak ada yang terabaikan. 

5.    Potensi daerah yang terabaikan

Begitu banyaknya potensi daerah yang ada di pulau Sumbawa sampai saat ini belum dioptimalkan. Potensi laut, hasil pertanian, hasil hutan, dan peternakan sangat menjanjikan. Permasalahannya adalah belum ada keseriusan dari pemerintah provinsi untuk memperhatikan potensi tersebut. Seharusnya pemerintah provinsi memberikan solusi terhadap pengangguran yang ada di NTB lewat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan berbagai potensi tersebut. 

Ketika potensi itu dapat dioptimalkan maka tidak ada lagi masyarakat dari provinsi NTB yang mengais rezeki di negeri orang. Lihatlah, provinsi NTB menjadi penyumbang TKI yang cukup besar di Indonesia. Kalau bukan masalah lapangan pekerjaan, apalagi yang membuat para TKI rela meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mencari penghidupan di luar sana. Solusinya adalah mutlak Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dibentuk agar potensi daerah tidak diabaikan pemerintah. Permaslahan TKI pun dapat teratasi dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sebuah daerah akan lebih maksimal manakalah pemerintah dapat fokus mengelolah potensi daerahnya masing – masing.

6.    Akselerasi pemerataan pembangunan

Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah semakin memperkuat alasan masyarakat pulau Sumbawa untuk menjadikan pulau Sumbawa sebagai provinsi tersendiri. Pulau yang sangat luas yang dihuni oleh sekitar 1, 33 juta jiwa yang tersebar dalam lima kabupaten kota menjadikan masyarakat optimis dapat mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di pulau Sumbawa. Pulau yang memanjang yang terkenal dengan hasil tambang, ternak, dan pertaniannya itu sampai saat ini masih diliputi kemiskinan, masih banyak pemukiman – pemukiman yang terisolir yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai.

Ketika masyarakat dapat menikmati akses jalan yang dapat mempermudah mereka dalam beraktivitas, wilayah pertanian dapat diairi karena irigasi yang  memadai ditunjang alat komunikasi yang lancar maka saat itulah masyarakat akan dengan sendirinnya mencari penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi baik kemiskinan, pengangguran, maupun rendahnya tingkat pendidikan. Hal itulah mengapa masyarakat sumbawa hingga kini tak henti – hentinya meneriakkan tentang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) agar Sumbawa yang dikenal dengan pulau emas, tanah intan bulaeng dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang ada di Indonesia.